Lewat Dialog Interaktif, Polda Papua dan Bulog Tegaskan Komitmen Jaga Harga Pangan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 14 Agu 2025
- visibility 10
Papua – Upaya menjaga harga pangan tetap terjangkau di Tanah Papua terus digencarkan. Melalui dialog interaktif “Polisi Menyapa” di Pro 1 LPP RRI Jayapura, Kamis (14/8/2025), Direktorat Binmas Polda Papua dan Perum Bulog Papua mengupas tuntas strategi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di berbagai daerah.
Acara ini menghadirkan diskusi hangat seputar hubungan pangan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan, sekaligus memaparkan langkah konkret agar manfaat program tepat sasaran.
Adapun narasumber dalam dialog interaktif ini Dir Binmas Polda Papua Kombes Pol. Erick K. Sully., S.I.K. dan Kakanwil Perum Bulog Papua Ahmad Mustari serta turut hadir Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, S.I.K.,, M.K.P., Ps. Paur Penum Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua Ipda Syamsuddin Lie dan dipandu oleh pemandu acara Arul Firmansyah.
Dalam kesempatannya, Dir Binmas Polda Papua menjelaskan, Gerakan Pangan Murah digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.
“Khusus di Papua, GPM diharapkan menciptakan situasi aman dan kondusif pasca PSU, sekaligus menekan angka kriminalitas yang berkaitan erat dengan faktor ekonomi,” ucap Dir Binmas.
Menurutnya, pelaksanaan GPM melibatkan Bulog, Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Ketahanan Pangan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan masyarakat. Hingga kini, GPM telah digelar di 22 titik wilayah hukum Polda Papua, enam kabupaten di Papua Pegunungan, serta dua titik di Kabupaten Merauke.
Dir Binmas menegaskan Polri akan mengawasi penuh penyaluran beras agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan
Sementara itu, Kakanwil Perum Bulog Papua Ahmad Mustari menuturkan, Bulog mendistribusikan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan beras medium dengan harga eceran tertinggi Rp13.500.
“Target penyaluran di enam provinsi mencapai 83 ribu ton, sedangkan untuk Jayapura sebesar 12 ribu ton,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pengawasan bersama perlu dilakukan untuk mencegah penimbunan dan memastikan manfaat GPM dirasakan masyarakat.(rd)
- Penulis: Redaksi
